Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 (Study Kasus: No. 819/Pid B/2016/PN Surabaya)

Wandi, Riya (2018) Implementasi Hak Imunitas Advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 (Study Kasus: No. 819/Pid B/2016/PN Surabaya). Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Text SKRIPSI LENGKAP (132040100021).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution. Download (904kB) | Request a copy

Abstract

Advokat merupakan profesi terhomat (Officium Nobile) yang mempunyai fungsi sebagai penegak hukum. kedudukan advokat sama dengan aparatur penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan kepolisian. Sehingga advokat wajar memiliki hak imunitas. Hak imunitas advokat terdapat pada Undang-undang No 18 Tahun 2003. Hak Imunitas advokat tersebut untuk menegakkan hukum sesuai dengan itikad baik, kode etik dan peraturan perundang-undangan. Implementasinya, tak sedikit advokat yang merasa kurang mendapatkan keadilan terkait hak imunitas yang dimilikinya. Tujuan peneliti dalam analisa ini yakni untuk untuk mengetahui bagaimana penerapan hak imunitas advokat dalam perkara No. 819/Pid B/2016/PN Surabaya. Untuk mengupas permasalahan tersebut peneliti menggunakan studi pustaka (libriary research). Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan Normatif dan evaluatif. Yaitu dengan menggali peraturan perundang-undangan yang kaitan dengan pokok bahasan, kemudian dikaitkan dengan objek permasalahan yang dijadikan sebagai kajian. Dari hasil pencarian data yang dikorelasikan dengan perkara Perkara No. 819/Pid B/2016/PN Surabaya, hak imunitas advokat dalam Undang-undang No 18 Tahun 2003 implementasinya tidak bisa dijadikan sebagai acuan bebas dari hukum. Meskipun advokat mempunyai MOU PERADI dengan KAPOLRI No.B/7/II/2012 No. 002/PERADI DPN/MoU/II/2012. Batasan hak imunitas adalah itikad baik sedangkan etika batasannya adalah kode etik dan norma. Tak ada yang kebal terhadap hukum baik Institusi, Instansi maupun Masyarakat sama dimata hukum. Advokat yang terbukti melanggar ketentuan pidana pasal 362, 311 dan 317 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bisa diadili dan dikenakan sanksi melalui litigasi tanpa disidang dulu melalui lembaga Dewan Kehormatan Advokat (DKA).

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Additional Information:	Skripsi
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum; Persamaan Hukum; Kepastian Hukum.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > School of Legal Studies
Depositing User:	Hukum Ilmu
Date Deposited:	19 Mar 2018 05:17
Last Modified:	19 Mar 2018 05:17
URI:	http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/1956

Actions (login required)

View Item